htt:edolasher.gdt6dyyrgoogle.com
BAB 1
PENDAHULUAN
A. LatarBelakang
Ekonomi tidak selamanya terus menerus berkembang dengan baik, bahkan
dalam tahun ini perekonomian bukan tambah berkembang akan tetapi perekonomian
dunia tambah merosot. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok yang semakin mahal dan
harga minyak dunia yang sempat memaksa berbagai sektor produksi ekonomi
menaikkan ongkos produksinya dan tidak terkoreksi hingga hari ini meskipun
harga minyak dunis sekarang turun.
Sedangkan disisi lain adanya suatu dari imbasnya pemanasan global
yang telah menyerang lingkungan hidup bumi manusia, dengan cuaca buruk,
gelombang badai, banjir, tanah longsor, telah memukul hampir semua produksi
pertanian dan kelancaran sistem transportasi dunia. banyaknya permasalahan yang
ada maka hampir seluruh dunia perekonomian memburuk dengan begitu adanya
krisis ekonomi global.
Dengan adanya krisis global banyak perusahaan mengurangi tenaga
kerja (PHK) baik di Indonesia maupun di luar negeri dikarenakan permintaan
produk dalam negeri oleh pihak konsumen luar negeri yang menurun dan juga
perusahaan memangkas biaya produksi. Dan juga akibat orientasi ekspor produk
yang terlalu bertumpu pada pasar Amerika bahkan eksport Indonesia ke
negara Amerika menduduki peringkat kedua terbesar setelah jepang maka
mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya beli konsumsi Amerika
akan merosot akibat krisis finansial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis
ini akan memiliki dampak yang saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya,
semua ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.
B. Rumusan
Masalah
Bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi global terhadap ekonomi
indonesia ?
C, Kajian Teori Konsep
krisis ekonomi global
Krisis ekonomi global merupakan krisis ekonomi hampir diseluruh
dunia, kebutuhan harga-harga pokok yang serba mahal, Krisis yang sekarang
asalnya dari luar bukan dari dalam negeri.
Krisis global dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa
factor kenaikan harga-harga kebutuhan pokok memang tidak bisa dipisahkan dengan
factor ekonomi dunia yang kian memburuk seiring dengan krisis umum
imperialisme, kelesuan ekonomi Amerika Serikat yang dipicu oleh krisis kredit
perumahan, krisis financial, krisis energy (minyak, gas, batu bara), ditandai
dengan kenaikan harga minyak di pasaran internasional yang telah 117 US $
/ barel , namun koreksi pada angka 82 US $ / barel pada bulan oktober 2008
akibat permintaan terhadap minyak dunia menurun akibat dari krisis yang terjadi
di Amerika.
Walaupun demikian harga minyak dunia yang sempat melambung memaksa
berbagai sector produksi ekonomi menaikan ongkos produksinya dan tidak ikut
terkoreksi hingga hari ini. Sedangkan disisi lain akibat dari pemanasan global.
Segala sesuatu ada saling hubungannya, krisis ekonomi Amerika kemudian menjadi
krisis global yang berpengaruh pada sector ril ditingkat local. Karena centrum
kekuatan akumulasi modal kapitalis berada di Negara ini, AS merupakan pasar
eksport terbesar di dunia termasuk pasar eksport Indonesia. Coba tengok
angka-angka ekspor nonmigas Indonesia ke AS selama ini yang tercatat di Badan
Pusat Statistik dan telah diolah kembali oleh Departemen Perdagangan nonmigas
Indonesia. Sekilas terlihat betapa produk Indonesia sangat tergantung pada
pasar Amerika. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS meningkat dari 7,17 miliar
dollar AS pada tahun 2002 menjadi 10,68 miliar dollar AS pada tahun 2006 atau
meningkat 11,74%. Selama Januari-Agustus 2007, ekspor ke AS sudah mencapai US $
7,48 miliar AS atau meningkat 5,14% dari periode yang sama 2006. Itu artinya,
peran ekspor ke AS terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 12,45%,
setingkat dibawah ekspor ke Jepang yang mencapai 15,36%. Akibat orientasi
ekspor produk terlalu bertumpu pada pasar Amerika mengakibatkan hantaman telak
bagi Indonesia karena daya belu konsumsi Amerika akan merosot akibat krisis
financial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang
saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya, semua ini memperlambat
pertumbuhan.
Indonesia terseret krisis keuangan AS Dalam sebulan terakhir krisis
keuangan di AS meledak kembali dipicu oleh kebangkrutan lembaga keuangan dunia
Lehman Brothers setelah tidak mampu membayar tagihan sebesar US$ 60
milyar yang berasal dari subprime mortgages.
Otoritas keuangan di Amerika Serikat juga tidak bersedia mengulurkan
tangan menyelamatkan bank investasi yang telah berumur lebih dari 150 tahun ini
sehingga kematian Lehman Brother tak bisa dihindari.
Selain Lehman, masih ada Morgan Stanley dan AIG yang juga sedang
mengibahkan bantuan untuk menyelamatkan keuangannya. Untuk kedua perusahaan ini
kelihatannya Pemerintah Amerika Serikat akan berusahaa menyelamatkan karena
khawatir dampak yang lebih parah terhadap akan terjadi jika kedua perusahaan
tersebut dibiarkan kolaps.
Mengingat skalanya yang besar kejatuhan lembaga keuangan Amerika Serikat, baik
yang ditolong maupun yang dibiarkan mati, membawa dampak besar kepada sistim
keuangan dunia. Tentu saja dampak pertama dialami oleh lembaga keuangan yang
selama ini menjadi kreditor dari investment bank yang sedang kolaps tersebut,
seperti beberapa bank besar di Inggris dan Jepang. Namun yang paling parah
terkena tentu saja masyarakat Amerika Serikat.
Tingkat konsumsi AS melemah. Dana yang tersedot untuk menyelamatkan
lembaga keuangan tersebut menyebabkan makin sulitnya masyarakat AS mendapatkan
dana baik untuk kepentingan konsumsi maupun bagi dunia usaha. Suku bunga yang
menjadi naik dan inflasi yang meningkat menyebabkan makin berat beban yang
ditanggung rumah tangga Amerika Serikat sehingga terpaksa mereka menurunkan
tingkat konsumsinya.
Demikian juga bagi dunia usaha, makin sulitnya mendapatkan dana
untuk modal kerja maupun investasi, menyebabkan makin tingginya biaya yang
harus dipikul sehingga makin memperlemah daya saing mereka terhadap produk
impor sehingga kemudian banyak abrik yang mengurangi aktivitasnya, bahkan ikut
terseret menjadi bangkrut.
Melemahnya tingkat konsumsi negara sebesar AS tentu saja berdampak kenegara
lain. Konsumsi tekstil warga AS yang menyurut mengakibatkan turunnya impor
produk tekstil. Bagi Indonesia ini akan berpengaruh besar karena sekitar 43%
ekspor tekstil ditujukan ke Amerika Serikat.
Tentu saja bukan hanya Indonesia yang terkena dampak melemahnya
ekonomi AS, secara umum perekonomian dunia memang sudah mulai menurun semnjak
mulai merebaknya krisis subprime morgages ini pada tahun 2007 yang lalu. Krisis
ini telah menyeret jatuhnya nilai US dollar sehingga para investor lari
ke pasar komoditi sehingga berbagai harga komoditi primer meroket
harganya. Kenaikan harga ini mempercepat terjadinya kelesuan ekonomi karena
inflasi segera melambung yang menyebabkan terpotongnya daya beli masyarakt di
Amerika Serikat dan negara maju. Pada puncaknya harga komoditi kemudian tidak
bisa meningkat lagi karena permintaan sudah menurun jauh. Semenjak puncaknya
harga minyak bumi pada bulan Juli 2008 yang pernah mencapai harga US$ 147 per
barel, maka harga minyak bumi kemudian melorot sampai level dibawah US$ 100 per
barel, dan mencapai harga terendah dalam 17 bulan terakhir yaitu mencapai US$
91.per barel.
Krisis ekonomi global terhadap IndonesiaØKekacauan di sektor keuangan dan flukstuasi harga komoditi akan
banyak berpengaruh terhadap kinerja dan ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak bisa
dipungkiri dalam dua tahun terakhir harga komoditi primer yang tinggi Indonesia
mendapat keuntungan dalam situasi ini. Ekspor Indonesia yang banyak bertumpu
kepada komoditi primer mengalami booming, sehingga ekspor melejit padahal
ekonomi dunia mulai melesu.
Walaupun Indonesia juga terimbas krisis akibat harga minyak bumi
yang meroket, yaitu dengan naiknya harga BBM yang pada gilirannya menyebabkan
inflasi yang tinggi, namun ternyata dampak dari tingginya harga komoditi
berdampak seimbang terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras, minyak
goreng dan bahan pangan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, namun
kenaikan berbagai barang komoditi ekspor utama Indonesia seperti CPO, karet,
Batubara, pulp&paper, dan barang tambang lain telah menyebabkan kemakmuran
beberapa kawasan yang menjadi produsen utama komoditas tersebut. Selanjutnya
hal ini menggairahkan ekonomi secara regional dn mendorong meningkatnya
konsumsi mayarakat.
Ditengah sukubunga yang mulai merayap naik , kredit konsumsi masih
terus meningkat, penjualan mobil, sepeda motor dan rumah juga terus
meningkat. Hal ini menunjukkan sebagian masyarakat yang diuntungkan oleh
naiknya harga komoditi, kemudian membelanjakan uangnya untuk keprluan konsumsi.
Pada gilirannya ekonomi bergerak dengan dorongan konsumsi masyarakat yang tetap
tinggi. Hasilnya GDP Indonesia tahun 2008 diperkirakan lebih tinggi dari
ramalan Bank dunia dan ADB yang hanya memprediksikan pertumbuhan ekonomi 6%,
padahal sampai semester 1 2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah 6,3% atau
sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2007, dan diatas pertumbuhan ekonomi
tahun-tahun sebelumnya. Investasi pun mulai bergerak kembali dimotori oleh
agrobisnis, pertambangan, konstruksi dan menyebar kesektor industri manufaktur.
Namun bukan berarti Indonesia terbebas dari imbas krisis finansial
global. Fluktuasi harga minyak menyebabkan nilai tukar berbagai mata uang
dunia juga terus berubah. Ketika haga komoditi meningkat, asing memindahkan
portofolio investasinya dari bursa saham dinegara emerging market seperti
Indonesia ke bursa komoditi, akibatnya terjadi capital flight dari dana asing
sehingga US dollar kembali menguat. Sebaliknya ketika harga minyak melemah, USD
kembali menguat, maka investor kembali berinvestasi dalam US dollar, sehingga
memperlemah Rupiah. Akibat kenaikan harga komoditas dunia maka harga barang di
Indonesia pun meningkat. Akibatnya inflasi juga meningkat.
Dengan tingkat inflasi yang tinggi, BI memperketat
ekonomi dengan menaikkan suku bunga akibatnya Bank berlomba menaikkan suku
bunga dan mulai membebani dunia usaha.
Melihat perkembangan perang suku bunga akhir-akhir ini BI berusaha
meredamnya dengan meimnta bank tidak berlomba menawarkan suku bunga yang tinggi
untuk mengumpulkan dana masyarakat, karena akan berakhir dengan keruguian dari
perbankan sendiri. Misalnya pada tanggal 24 September 2008, Bank Indonesia
telah mendesak bank nasional untuk sepakat membatasi suku bunga hanya sampai
13% dan mencegah perang suku bunga antar bank besar terus berlanjut.
Sejauh ini Pemerintah dan BI masih dapat berperan mencegah perang
suku bunga lebih lanjut, karena saat ini fundamental ekonomi Indonesia yang
ditunjang oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga masih baik.
Namun kedua faktor tersebut terus tergerus kemampuannya karena
makin lemahnya daya beli masyarakat yang terus digerogoti inflasi. Sementara
harga komoditi ekspor juga telah mencapai puncaknya sehingga kini cenderung
menurun. Akibatnya tidak bisa lagi diharapkan pertumbuhan ekspor yang tinggi
seperti yang terjadi dalam beberapa tahunterakhir.
BAB 2
PEMBAHASAN
A. Analisis dan Pemecahan Masalah
Sebagaimana diketahui, krisis saat ini cukup istimewa karena pusat
gempanya terletak di ‘pusat syaraf’ kapitalisme global – Wall Street, AS – di
saat ekonomi dunia sudah begitu terglobalisasi dan berhubungan dengan erat. Ini
berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang berpusat di ekonomi pinggiran (Asia,
Rusia, Brasil, Argentina) maupun berlangsung ketika dunia belum begitu
terglobalisasi (krisis tahun 1970an) Meskipun sejumlah komentator menilainya
sebagai awal dari kejatuhan AS sebagai adidaya ekonomi, perkembangan krisis
sejauh ini justru menunjukkan betapa ekonomi-ekonomi di dunia begitu bergantung
pada negeri termaju tersebut. Dugaan awal bahwa krisis ini akan mengangkat
Tiongkok dan India menggantikan AS pun juga masih berupa tanda tanya besar,
yang jawabannya bergantung pada kemampuan negeri-negeri raksasa tersebut dalam
melancarkan kebijakan yang mengurangi efek negatif kemerosotan ekonomi AS
maupun Uni Eropa.
Serupa dengan itu, negeri-negeri Selatan lainnya yang lebih kecil, seperti
Indonesia, dihadapkan oleh persoalan tentang bagaimana menghadapi tsunami
finansial yang dilepaskan oleh Wall Street, yang terwujud antara lain dalam
bentuk kredit seret di dalam maupun luar negeri dan ancaman penarikan modal
oleh investor luar negeri. Di luar ini masih terdapat lagi ancaman yang lebih
besar berupa menyusutnya mata pencaharian negeri Selatan yang sebagian besar
bersandar pada pemasukan ekspor barang konsumsi ke negeri-negeri maju yang kini
sedang menurun daya belinya. Seiring mendalam dan meluasnya krisis,
negeri-negeri Selatan pun dihadapkan oleh pertanyaan seperti mampukah mereka
membentengi diri dengan berbagai instrumen pertahanan ekonomi, atau bila mana
hal tersebut dinilai tidak layak, dengan menumpuk persediaan – dan bahkan
meminjam uang dari luar negeri (IMF)
Melihat analisis di atas maka dapat dipecahkan permsalahan
tersebut dengan cara sebagai berikut:
1.
Belajar dari Krisis Asia 1997
Untuk mendapatkan gambaran tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan
oleh negeri Selatan terkait hal ini, diskusi akan dimulai dengan melakukan
kilas balik ke Krisis Asia 1997. Krisis besar terakhir, yang oleh Chossudovsky
disebut “gladi resik dari apa yang akan terjadi” tentu memiliki banyak
perbedaan dengan krisis saat ini, namun masih cukup relevan untuk dijadikan
referensi tentang kebijakan-kebijakan untuk meresponnya. Walaupun Dana Moneter
Internasional (IMF) menganjurkan resep kebijakan yang standar, terdapat
berbagai variasi kebijakan di antara negeri-negeri Asia Timur dan, terutama,
Tenggara.
Negeri-negeri yang mematuhi anjuran IMF seperti Thailand dan terutama Indonesia
merupakan yang menderita kerusakan paling parah, sedangkan Malaysia, yang
dengan tegas menolak anjuran IMF dan melaksanakan kontrol kapital, adalah yang
paling sehat keluar dari krisis, walaupun perlu dicatat bahwa fundamental
ekonomi Malaysia dan perbankannya juga dinilai sangat kuat bila dibandingkan
dengan negeri lainnya yang bermasalah.
2. Kontrol capital
Kebijakan kontrol kapital Malaysia ini senada dengan anjuran Paul
Krugman dalam artikelnya yang membuka kompilasi NEFOS.org “Menyelamatkan Asia.
Saatnya Bertindak Radikal”, di mana ia mengritik cara penanganan IMF, terutama
kebijakan suku bunga tingginya yang justru akan mempersulit pemulihan kembali –
bahkan menghancurkan – ekonomi negeri-negeri yang bermasalah.
Kontrol kapital, yakni kebijakan-kebijakan yang mengontrol ketat
pertukaran mata uang dan arus modal, memberikan keleluasaan untuk
mempertahankan suku bunga yang rendah. Kebijakan ini juga memiliki logika yang
berbeda dari resep IMF karena terang-terangan menegaskan kedaulatan ekonomi
suatu negara di hadapan kekuatan finansial asing; modal finansial spekulatif
‘dipaksa’ untuk membatasi pergerakannya, bukannya sekedar ‘dibujuk’ untuk
menetap dengan insentif suku bunga tinggi.
3.
Penjajahan Neoliberal
Mengapa IMF melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Bila Krugman
melemparkan kritiknya dengan lebih berhati-hati, pemimpin revolusioner Amerika
Latin, Fidel Castro dengan gamblang menjelaskan bahwa ‘kesalahan-kesalahan’
tersebut merupakan penerapan dari dogma pasar bebas yang sesungguhnya merupakan
agenda penindasan negeri-negeri Dunia Ketiga oleh negeri-negeri maju dan
perusahaan transnasional. Dalam pidatonya di depan pemimpin negeri-negeri G77
tak lama setelah krisis Asia, ia dengan lantang menyerukan pembubaran IMF, yang
baru-baru ini disebutnya juga sebagai ‘tangan internasional Departemen
Bendahara AS”
Menurutnya, institusi tersebut telah mendesakkan kebijakan ekonomi
yang menciptakan bencana sosial di negeri-negeri Selatan. Anjuran IMF agar
negeri-negeri Selatan memperkuat cadangan devisanya hanya akan menguntungkan AS
karena pembengkakan cadangan devisa dalam bentuk dolar sama saja dengan memberi
pinjaman terhadap pemerintah AS. Padahal cadangan devisa yang tinggi tidak
cukup kuat untuk mempertahankan ekonomi dari serangan spekulator, sebagaimana
dibuktikan oleh krisis Asia. Sementara beberapa anjuran bahkan desakan IMF yang
mencegah pembelanjaan cadangan devisa untuk mendanai kebutuhan sosial seperti
kesehatan dan pendidikan adalah suatu kejahatan yang mengakibatkan peningkatan
kemiskinan yang membunuh jutaan rakyat Dunia Ketiga.
Utang Dunia Ketiga kepada negeri-negeri maju, jelas Castro,
sebenarnya telah dilunasi bila mengingat suku bunganya yang dinaikan dengan
semena-mena, dan menurunnya harga-harga barang komoditas dasar akibat
perdagangan yang setimpang. Perdagangan dunia juga menjadi salah satu bentuk
penjajahan terhadap Dunia Ketiga di mana liberaliasasi komersial dipaksakan
kepada negeri Selatan, sementara negeri-negeri maju tetap mempertahankan tembok
tarifnya.
Teknologi di tangan negeri-negeri maju bukan dipergunakan untuk
kebutuhan manusia, melainkan untuk keuntungan semata, sehingga jutaan rakyat
Dunia Ketiga tidak memiliki akses terhadap obat-obatan dan bibit pertanian yang
dibutuhkan. Sementara sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting bagi
negeri Selatan maupun transfer pengetahuan tidak diakui oleh legislasi paten.
Dalam tiga tahun, penjajahan neoliberal ini telah membunuh manusia
yang jumlahnya sebanding dengan korban Perang Dunia II yang berlangsung selama
enam tahun. “Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme,” kata
Castro “tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan
roti dan haus akan keadilan.” Untuk melawan penjajahan neoliberal ini, Castro
menyerukan agar Dunia Ketiga harus bersatu dan mempererat kerjasama.
4.
Melepas Ketergantungan Dari IMF
Kini, gerakan antar-bangsa yang menentang penjajahan neoliberal dan
paling radikal bisa dikatakan terdapat di Amerika Latin, dengan Venezuela di
bawah pimpinan Chavez sebagai salah satu negeri yang mempelopori pembangunan
kerjasama regional yang adil. Walau demikian, di belahan bumi lainnya termasuk
Asia Tenggara terdapat juga negara-negara yang berupaya melepas ketergantungan
dari dominasi neoliberal. Walden Bello dalam artikelnya yang dimuat dalam
kompilasi kali ini, menyuguhkan sapuan lebar tentang sentimen penolakan
terhadap IMF yang meluas di antara negeri-negeri Asia Timur. Secara khusus ia
mencatat strategi defensif negeri-negeri Asia Timur berupa penimbunan cadangan
devisa dan pelunasan utang terhadap IMF, yang berhasil mengancam institusi
arogan itu ke jurang kebangkrutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Eric Toussaint
dalam sebuah wawancara yang juga dimuat dalam kompilasi ini, keberlangsungan
IMF dimungkinkan oleh pembayaran bunga oleh negeri-negeri yang berutang.
Dalam artikel ini yang ditulis pada 2007, Bello juga menekankan
bahwa reformasi “arsitektur finansial global” yang berulang kali
dikumandangkan, sejauh ini tidak memberikan pengaruh berarti dalam mengurangi
dampak negatif perputaran kapital global. Kekuasaan kapital finansial yang
spekulatif justru semakin menjadi-jadi dan mengancam dunia ke arah krisis yang
lebih besar dan menghancurkan – Krisis itu kini telah hadir.
Artikel Michel Chossudovsky yang dimuat oleh kompilasi ini secara umum
menjelaskan bahwa dana talangan (bailout) yang dilakukan oleh pemerintah AS
bukannya akan menghentikan krisis, melainkan justru memperparahnya. Karena
sesungguhnya dana talangan tersebut didapatkan pemerintah AS dari bank-bank
yang menerima dana talangan itu. Ia juga meyakini bahwa Barack Obama, yang
menjadi tumpuan harapan rakyat Amerika untuk membawa mereka keluar dari krisis,
tidak akan membawa perubahan positif yang berarti.
Kesimpulan ini ditariknya sejak jauh hari – tepatnya, sejak diumumkannya tim
transisi Obama – dengan melihat latar belakang orang-orang yang akan
ditempatkan Obama dalam jabatan-jabatan penting yang mengatur ekonomi, khususnya
Sekretaris Departemen Bendahara, seperti Tim Geithner (yang akhirnya dipilih
Obama untuk posisi tersebut) dan Lawrence Summers. Chossudovsky menunjukkan
bahwa individu-individu ini menunjukkan rekam jejak yang setia pada agenda
neoliberal Washington Consensus, dan dalam prakteknya telah menunjukkan
ketidak-peduliannya terhadap hajat hidup rakyat Dunia Ketiga dan lingkungan
hidup.
Orang-orang pilihan Obama itu, terutama Summers dan Geithner yang
saat itu menjabat posisi penting dalam Depertemen Bendahara AS, juga sangat
berperan mendorong kebijakan-kebijakan IMF yang menghancurkan dalam Krisis Asia
yang lalu. Dengan tak adanya perubahan personil, Chossudovsky meyakini bahwa
administrasi Obama akan menunjukkan ‘kontinuitas’ yang dinahkodai oleh “”jaringan
anak-anak lama” yang terdiri dari pejabat dan penasehat di Departemen
Bendahara, Cadangan Federal, IMF, Bank Dunia, Think Tanks di Washington, yang
secara permanen bekerjasama dengan pengusaha finansial terdepan di Wall
Street.”
Dua artikel terakhir oleh pakar ekonomi politik Leo Panitch dan Sam
Gindin mendiskusikan tentang apa yang harus digunakan untuk melawan
neoliberalisme dalam konteks krisis ekonomi saat ini. Panitch secara khusus
menjabarkan tentang terbukanya kesempatan baru untuk melancarkan tuntutan yang
pernah populer di kalangan Kiri Baru (New Left) pada tahun 1970an, yakni
nasionalisasi institusi finansial dan perbankan. Tuntutan ‘bank sebagai
kegunaan publik’ ini, menurutnya, akan membuka ruang bagi demokratisasi dan
transformasi seluruh sistem finansial – bukannya sekedar penerapan regulasi
baru – untuk melayani kebutuhan sosial rakyat. Melengkapi ide ini, Gindin
membahas tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif yang bisa diangkat untuk
memperkuat posisi kelas pekerja di hadapan kapital. Tiga tuntutan utama itu
adalah
a.
kesehatan universal,
b.
sistem pensiun publik,
c.
pembangunan infrastruktur publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan
baru.
Selain itu ia juga mengangkat
tuntutan seperti perumahan publik dan pengurangan jam kerja serta pembangunan
proyek-proyek lingkungan hidup. Tuntutan-tuntutan mendesak ini akan kemudian
membenturkan kelas pekerja kepada kontradiksi bahwa perekonomian, khususnya
perbankan, dikuasai oleh swasta. Oleh karenanya tuntutan yang lebih ‘besar’
seperti nasionalisasi bank akan lebih diperkuat olehnya dan perlu diperjuangkan
secara simultan, bukannya bertahap.
Artikel Gindin dan Panitch ditujukan
kepada gerakan rakyat di Amerika Utara, walau demikian beberapa konsepnya –
seperti menuntut pelayanan publik untuk memperkuat posisi tawar kelas pekerja
di hadapan kapital swasta – cukup relevan dengan kondisi di negeri-negeri
lainnya, termasuk negeri Selatan seperti Indonesia. Sebagai contoh,
memperjuangkan layanan kesehatan universal berarti juga mengupayakan
berkurangnya ketergantungan kelas buruh di Indonesia terhadap tunjangan
kesehatan yang diberikan oleh pengusaha, dengan demikian memperkuat daya tawar
buruh di hadapan pengusaha.
Gindin menunjukkan bahwa kontradiksi
yang dihadapi gerakan saat ini adalah jurang antara gagasan yang bagus dan
kapasitas untuk melaksanakannya. Gerakan progresif di Amerika Utara dan banyak
negeri lainnya masih terpinggirkan dan belum mampu mempengaruhi kebijakan yang
ada. Oleh karena itu ‘alternatif’ yang paling utama adalah bagaimana menghimpun
beragam kekuatan untuk membangun sebuah kapasitas politik untuk menyaingi lawan
dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan ini, terutama ketika gagasan lawan sedang
terdiskreditkan seperti saat ini.
Kompilasi ditutup oleh tulisan Alan
Woods yang menceritakan tentang nasionalisasi Banco de Venezuela oleh
pemerintah Chavez. Ia membandingkan nasionalisasi bank di Venezuela dengan
nasionalisasi bank di Inggris dan membantah pendapat para pembela pasar bebas
bahwa pengelolaan publik cenderung tidak efisien. Ia menunjukkan bahwa
ambruknya bank-bank swasta di AS dan Inggris secara terang-terangan menunjukkan
bahwa pengelolaan swasta tidak lebih baik, bahkan sering kali jauh lebih buruk.
Agak berbeda dengan tulisan lainnya
dalam kompilasi, Woods banyak menggunakan jargon Marxis dan generalisasi
seperti “Kaum Marxis menyambut tiap langkah menuju nasionalisasi.” Hal yang
sesungguhnya tentu tidak sesederhana ini, dan langkah-langkah nasionalisasi
perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan pelaku
nasionalisasi, potensi perlawanan pihak yang dinasionalisasi, maupun keuntungan
yang akan diperoleh dari langkah nasionalisasi tersebut, sehingga nasionalisasi
tanpa pandang bulu justru berpotensi menyebabkan kemunduran. Tentunya, hal ini
perlu menjadi pembahasan tersendiri.
Otoritas moneter maupun pemerintah
tampaknya tidak boleh sedikit pun mengabaikan proses berlangsungnya krisis
keuangan global saat ini. Kewaspadaan harus tetap terjaga terutama menyangkut
stabilitas nilai tukar dan fluktuasi harga-harga komoditas dunia. Sekali saja
kebijakan yang dijalankan meleset, akibatnya perekonomian akan terperangkap
dalam kesulitan ekonomi yang besar. Lihat saja sejumlah negara industri maju
mengalami kemerosotan ekonomi yang dalam. Ekonomi Cina diprediksi akan merosot
dari 12% menjadi 9-10%, Rusia dari 8% ke 5%, bahkan Amerika Serikat mengalami
kontraksi ekonomi hingga mencapai 2-3%. Sebagian negara-negara kelompok G7 yang
selama ini menjadi aktor utama ekonomi dunia lebih awal menyatakan resesi
ekonomi sudah menerpa mereka.
Bagaimana dengan Indonesia? Perekonomian dunia yang lesu membuat Indonesia pun
tidak dapat menghindar. Ekspor terus merosot, iklim investasi portofolio
menyusut hingga 50%, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan tumbuh hanya dalam
kisaran 3,5-4,5%, defisit neraca pembayaran terutama bersumber dari neraca
modal dan jasa akan meningkat, terjadi reduksi yang cukup besar di bidang
ketenagakerjaan. Semua itu berdampak pada beban yang cukup berat bagi kehidupan
sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
Memang kondisi krisis ekonomi saat
ini bukanlah akhir dari penantian panjang dalam mewujudkan kesejahteraan
bangsa. Kapal besar perekonomian nasional masih cukup kuat dan stabil. Cadangan
devisa masih cukup untuk membelanjai keperluan impor dan pembayaran utang luar
negeri, sektor keuangan dan perbankan masih cukup solid dengan likuiditas yang
terjaga. Kebutuhan produk makanan dapat disediakan meskipun sejumlah komoditas,
seperti daging sapi, kacang kedelai, susu cair, dan tepung terigu masih
diimpor. Namun, dapat dipastikan penerimaan negara sektor pajak berkurang,
menyusul menurunnya kapasitas pajak dan basis pajak nasional. Iklim investasi
di sektor riil khususnya dari foreign direct investment (FDI) atau penanaman
modal asing.
Apakah kita menyerah dengan krisis?
Tentu tidak. Ekonomi nasional harus dapat bertahan di tengah krisis. Sejumlah
kebijakan ekonomi perlu lebih proaktif. Yang diharapkan adalah kebijakan
ekonomi yang mampu membuat kehidupan ekonomi rakyat dapat bertahan sekaligus
mencari dan memanfaatkan peluang untuk bertumbuh. Apa yang dilakukan bulan
pertama tahun ini terkesan dapat membawa harapan baru.
Kebijakan untuk kembali menurunkan
beberapa jenis BBM sudah tepat. Namun, bukankah harga BBM jenis tertentu dapat
lebih rendah dari harga yang sudah direncanakan? Turunnya harga minyak mentah
ke level 40 dolar AS per barel. Sesungguhnya rakyat berpotensi menerima harga
BBM yang benar-benar dapat membangkitkan ekonomi dari keterpurukan.
Sementara itu, dapatkah penurunan
tingkat suku bunga BI rate dari 9,25 basis poin menjadi 8,75 basis poin atau
berkurang 0,50 basis poin membawa dampak yang segar bagi perbankan untuk
menurunkan suku bunga mereka? Inilah momentum yang ditunggu-tunggu agar aliran
dana perbankan dapat menyuntikkan vitamin dengan dosis tinggi bagi dunia usaha.
Sedangkan untuk menopang tekanan krisis ekonomi yang menerpa masyarakat saat
ini, pemerintah juga akan mengeluarkan stimulus fiskal berupa penyediaan
anggaran Rp 50 triliun.
BAB 3
PENUTUP
A. Kesimpulan
Upaya untuk penanggulangan krisis
ekonomi global bangsa indonesia harus lebih teliti dalam menerima produk-produk
luar negeri yang masuk ke dalam negeri, apalagi selama ini orang-orang lebih
mengunggulkan produk luar negeri hal ini tidak menambah perekonomian di
indonesia melainkan kemerosotan ekonomi.
Begitu juga ketergantungan Indonesia terhadap
hutang IMF membuat makin banyak permasalahan dan sulit untuk menutupi
hutang-hutang yang lain. Dan juga bangsa Indonesia lebih memperhatikan
usaha-usaha kecil yang ada agar pengangguran lebih bisa berkurang akibat dari
PHK.
B. Saran
Diharapkan Indonesia tidak selalu
tergantung eksport kepada amerika, melainkan kepada negara-negara lain.
Agar rakyat indonesia selalu
mencintai produk-produk dalam negeri dan jangan tergantung kepada produk-produk
luar negeri.
Bangsa indonesia diharapkan tidak
tergantung kepada IMF.
Lebih
menghemat sumber daya alam yang ada.
