PEMBAHASAN PERMASALAHAN EKONOMI

htt:edolasher.gdt6dyyrgoogle.com

BAB    1       
PENDAHULUAN

A.  LatarBelakang

Ekonomi tidak selamanya terus menerus berkembang dengan baik, bahkan dalam tahun ini perekonomian bukan tambah berkembang akan tetapi perekonomian dunia tambah merosot. Hal ini disebabkan kebutuhan pokok yang semakin mahal dan harga minyak dunia yang sempat memaksa berbagai sektor produksi ekonomi menaikkan ongkos produksinya dan tidak terkoreksi hingga hari ini meskipun harga minyak dunis sekarang turun.

Sedangkan disisi lain adanya suatu dari imbasnya pemanasan global yang telah menyerang lingkungan hidup bumi manusia, dengan cuaca buruk, gelombang badai, banjir, tanah longsor, telah memukul hampir semua produksi pertanian dan kelancaran sistem transportasi dunia. banyaknya permasalahan yang ada maka hampir seluruh dunia perekonomian memburuk dengan begitu  adanya krisis ekonomi global.

Dengan adanya krisis global banyak perusahaan mengurangi tenaga kerja (PHK) baik di Indonesia maupun di luar negeri dikarenakan permintaan produk dalam negeri oleh pihak konsumen luar negeri yang menurun dan juga perusahaan memangkas biaya produksi. Dan juga akibat orientasi ekspor produk yang terlalu bertumpu pada pasar Amerika bahkan eksport Indonesia ke negara  Amerika menduduki peringkat kedua terbesar setelah jepang maka mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya beli konsumsi Amerika akan merosot akibat krisis finansial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya, semua ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi.

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana cara menghadapi krisis ekonomi global terhadap ekonomi indonesia ?

C, Kajian Teori Konsep krisis ekonomi global

Krisis ekonomi global merupakan krisis ekonomi hampir diseluruh dunia, kebutuhan harga-harga pokok yang serba mahal, Krisis yang sekarang asalnya dari luar bukan dari dalam negeri.

Krisis global dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Beberapa factor kenaikan harga-harga kebutuhan pokok memang tidak bisa dipisahkan dengan factor ekonomi dunia yang kian memburuk seiring dengan krisis umum imperialisme, kelesuan ekonomi Amerika Serikat yang dipicu oleh krisis kredit perumahan, krisis financial, krisis energy (minyak, gas, batu bara), ditandai dengan kenaikan harga minyak di pasaran internasional  yang telah 117 US $ / barel , namun koreksi pada angka 82 US $ / barel pada bulan oktober 2008 akibat permintaan terhadap minyak dunia menurun akibat dari krisis yang terjadi di Amerika.

Walaupun demikian harga minyak dunia yang sempat melambung memaksa berbagai sector produksi ekonomi menaikan ongkos produksinya dan tidak ikut terkoreksi hingga hari ini. Sedangkan disisi lain akibat dari pemanasan global. Segala sesuatu ada saling hubungannya, krisis ekonomi Amerika kemudian menjadi krisis global yang berpengaruh pada sector ril ditingkat local. Karena centrum kekuatan akumulasi modal kapitalis berada di Negara ini, AS merupakan pasar eksport terbesar di dunia termasuk pasar eksport Indonesia. Coba tengok angka-angka ekspor nonmigas Indonesia ke AS selama ini yang tercatat di Badan Pusat Statistik dan telah diolah kembali oleh Departemen Perdagangan nonmigas Indonesia. Sekilas terlihat betapa produk Indonesia sangat tergantung pada pasar Amerika. Ekspor nonmigas Indonesia ke AS meningkat dari 7,17 miliar dollar AS pada tahun 2002 menjadi 10,68 miliar dollar AS pada tahun 2006 atau meningkat 11,74%. Selama Januari-Agustus 2007, ekspor ke AS sudah mencapai US $ 7,48 miliar AS atau meningkat 5,14% dari periode yang sama 2006. Itu artinya, peran ekspor ke AS terhadap total ekspor nonmigas Indonesia mencapai 12,45%, setingkat dibawah ekspor ke Jepang yang mencapai 15,36%. Akibat orientasi ekspor produk terlalu bertumpu pada pasar Amerika mengakibatkan hantaman telak bagi Indonesia karena daya belu konsumsi Amerika akan merosot akibat krisis financial yang menerpanya. Bagi Indonesia, krisis ini akan memiliki dampak yang saling terkait diberbagai sektor. Pada akhirnya, semua ini memperlambat pertumbuhan.

Indonesia terseret krisis keuangan AS Dalam sebulan terakhir krisis keuangan di AS meledak kembali dipicu oleh kebangkrutan lembaga keuangan dunia Lehman Brothers setelah tidak mampu membayar tagihan sebesar US$ 60 milyar  yang berasal dari subprime mortgages.

Otoritas keuangan di Amerika Serikat juga tidak bersedia mengulurkan tangan menyelamatkan bank investasi yang telah berumur lebih dari 150 tahun ini sehingga kematian Lehman Brother tak bisa dihindari.

Selain Lehman, masih ada Morgan Stanley dan AIG yang juga sedang mengibahkan bantuan untuk menyelamatkan keuangannya. Untuk kedua perusahaan ini kelihatannya Pemerintah Amerika Serikat akan berusahaa menyelamatkan karena khawatir dampak yang lebih parah terhadap akan terjadi jika kedua perusahaan tersebut dibiarkan kolaps.
Mengingat skalanya yang besar kejatuhan lembaga keuangan Amerika Serikat, baik yang ditolong maupun yang dibiarkan mati, membawa dampak besar kepada sistim keuangan dunia. Tentu saja dampak pertama dialami oleh lembaga keuangan yang selama ini menjadi kreditor dari investment bank yang sedang kolaps tersebut, seperti beberapa bank besar di Inggris dan Jepang. Namun yang paling parah terkena tentu saja masyarakat Amerika Serikat.

Tingkat konsumsi AS melemah. Dana yang tersedot untuk menyelamatkan lembaga keuangan tersebut menyebabkan makin sulitnya masyarakat AS mendapatkan dana baik untuk kepentingan konsumsi maupun bagi dunia usaha. Suku bunga yang menjadi naik dan inflasi yang meningkat menyebabkan makin berat beban yang ditanggung rumah tangga Amerika Serikat sehingga terpaksa mereka menurunkan tingkat konsumsinya.

Demikian juga bagi dunia usaha, makin sulitnya mendapatkan dana untuk modal kerja maupun investasi, menyebabkan makin tingginya biaya yang harus dipikul sehingga makin memperlemah daya saing mereka terhadap produk impor sehingga kemudian banyak abrik yang mengurangi aktivitasnya, bahkan ikut terseret menjadi bangkrut.
Melemahnya tingkat konsumsi negara sebesar AS tentu saja berdampak kenegara lain. Konsumsi tekstil warga AS yang menyurut mengakibatkan turunnya impor produk tekstil. Bagi Indonesia ini akan berpengaruh besar karena sekitar 43% ekspor tekstil ditujukan ke Amerika Serikat.

Tentu saja bukan hanya Indonesia yang terkena dampak melemahnya ekonomi AS, secara umum perekonomian dunia memang sudah mulai menurun semnjak mulai merebaknya krisis subprime morgages ini pada tahun 2007 yang lalu. Krisis ini telah menyeret jatuhnya nilai  US dollar sehingga para investor lari ke pasar komoditi sehingga berbagai  harga komoditi primer meroket harganya. Kenaikan harga ini mempercepat terjadinya kelesuan ekonomi karena inflasi segera melambung yang menyebabkan terpotongnya daya beli masyarakt di Amerika Serikat dan negara maju. Pada puncaknya harga komoditi kemudian tidak bisa meningkat lagi karena permintaan sudah menurun jauh. Semenjak puncaknya harga minyak bumi pada bulan Juli 2008 yang pernah mencapai harga US$ 147 per barel, maka harga minyak bumi kemudian melorot sampai level dibawah US$ 100 per barel, dan mencapai harga terendah dalam 17 bulan terakhir yaitu mencapai US$ 91.per barel.

Krisis ekonomi  global terhadap IndonesiaØKekacauan di sektor keuangan dan flukstuasi harga komoditi akan banyak berpengaruh terhadap kinerja dan ketahanan ekonomi Indonesia. Tidak bisa dipungkiri dalam dua tahun terakhir harga komoditi primer yang tinggi Indonesia mendapat keuntungan dalam situasi ini. Ekspor Indonesia yang banyak bertumpu kepada komoditi primer mengalami booming, sehingga ekspor melejit padahal ekonomi dunia mulai melesu.

Walaupun Indonesia juga terimbas krisis akibat harga minyak bumi yang meroket, yaitu dengan naiknya harga BBM yang pada gilirannya menyebabkan inflasi yang tinggi, namun ternyata dampak dari tingginya harga komoditi berdampak seimbang terhadap daya beli masyarakat. Kenaikan harga beras, minyak goreng dan bahan pangan menyebabkan daya beli masyarakat menurun, namun kenaikan berbagai barang komoditi ekspor utama Indonesia seperti CPO, karet, Batubara, pulp&paper, dan barang tambang lain telah menyebabkan kemakmuran beberapa kawasan yang menjadi produsen utama komoditas tersebut. Selanjutnya hal ini menggairahkan ekonomi secara regional dn mendorong  meningkatnya konsumsi mayarakat.

Ditengah sukubunga yang mulai merayap naik , kredit konsumsi masih terus meningkat, penjualan mobil, sepeda motor dan rumah juga  terus meningkat. Hal ini menunjukkan sebagian masyarakat yang diuntungkan oleh naiknya harga komoditi, kemudian membelanjakan uangnya untuk keprluan konsumsi. Pada gilirannya ekonomi bergerak dengan dorongan konsumsi masyarakat yang tetap tinggi. Hasilnya GDP Indonesia tahun 2008 diperkirakan lebih tinggi dari ramalan Bank dunia dan ADB yang hanya memprediksikan pertumbuhan ekonomi 6%, padahal sampai semester 1 2008, pertumbuhan ekonomi rata-rata sudah 6,3% atau sama dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2007, dan diatas pertumbuhan ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Investasi pun mulai bergerak kembali dimotori oleh agrobisnis, pertambangan, konstruksi dan menyebar kesektor industri manufaktur.

Namun bukan berarti Indonesia terbebas dari imbas krisis finansial global. Fluktuasi harga minyak menyebabkan nilai  tukar berbagai mata uang dunia juga terus berubah. Ketika haga komoditi meningkat, asing memindahkan portofolio investasinya dari bursa saham dinegara emerging market seperti Indonesia ke bursa komoditi, akibatnya terjadi capital flight dari dana asing sehingga US dollar kembali menguat. Sebaliknya ketika harga minyak melemah, USD kembali menguat, maka investor kembali berinvestasi dalam US dollar, sehingga memperlemah Rupiah. Akibat kenaikan harga komoditas dunia maka harga barang di Indonesia pun meningkat. Akibatnya inflasi juga meningkat.

Dengan  tingkat  inflasi yang tinggi, BI memperketat ekonomi dengan menaikkan suku bunga akibatnya Bank berlomba menaikkan suku bunga dan mulai membebani dunia usaha.

Melihat perkembangan perang suku bunga akhir-akhir ini BI berusaha meredamnya dengan meimnta bank tidak berlomba menawarkan suku bunga yang tinggi untuk mengumpulkan dana masyarakat, karena akan berakhir dengan keruguian dari perbankan sendiri. Misalnya pada tanggal 24 September 2008, Bank Indonesia telah mendesak bank nasional untuk sepakat membatasi suku bunga hanya sampai 13% dan mencegah perang suku bunga antar bank besar terus berlanjut.

Sejauh ini Pemerintah dan BI masih dapat berperan mencegah perang suku bunga lebih lanjut, karena saat ini fundamental ekonomi Indonesia yang ditunjang oleh ekspor dan konsumsi rumah tangga masih baik.

Namun kedua faktor tersebut terus tergerus  kemampuannya karena makin lemahnya daya beli masyarakat yang terus digerogoti inflasi. Sementara harga komoditi ekspor juga telah mencapai puncaknya sehingga kini cenderung menurun. Akibatnya tidak bisa lagi diharapkan pertumbuhan ekspor yang tinggi seperti yang terjadi dalam beberapa tahunterakhir.

BAB    2
PEMBAHASAN

A.    Analisis dan Pemecahan Masalah

Sebagaimana diketahui, krisis saat ini cukup istimewa karena pusat gempanya terletak di ‘pusat syaraf’ kapitalisme global – Wall Street, AS – di saat ekonomi dunia sudah begitu terglobalisasi dan berhubungan dengan erat. Ini berbeda dari krisis-krisis sebelumnya yang berpusat di ekonomi pinggiran (Asia, Rusia, Brasil, Argentina) maupun berlangsung ketika dunia belum begitu terglobalisasi (krisis tahun 1970an) Meskipun sejumlah komentator menilainya sebagai awal dari kejatuhan AS sebagai adidaya ekonomi, perkembangan krisis sejauh ini justru menunjukkan betapa ekonomi-ekonomi di dunia begitu bergantung pada negeri termaju tersebut. Dugaan awal bahwa krisis ini akan mengangkat Tiongkok dan India menggantikan AS pun juga masih berupa tanda tanya besar, yang jawabannya bergantung pada kemampuan negeri-negeri raksasa tersebut dalam melancarkan kebijakan yang mengurangi efek negatif kemerosotan ekonomi AS maupun Uni Eropa.
Serupa dengan itu, negeri-negeri Selatan lainnya yang lebih kecil, seperti Indonesia, dihadapkan oleh persoalan tentang bagaimana menghadapi tsunami finansial yang dilepaskan oleh Wall Street, yang terwujud antara lain dalam bentuk kredit seret di dalam maupun luar negeri dan ancaman penarikan modal oleh investor luar negeri. Di luar ini masih terdapat lagi ancaman yang lebih besar berupa menyusutnya mata pencaharian negeri Selatan yang sebagian besar bersandar pada pemasukan ekspor barang konsumsi ke negeri-negeri maju yang kini sedang menurun daya belinya. Seiring mendalam dan meluasnya krisis, negeri-negeri Selatan pun dihadapkan oleh pertanyaan seperti mampukah mereka membentengi diri dengan berbagai instrumen pertahanan ekonomi, atau bila mana hal tersebut dinilai tidak layak, dengan menumpuk persediaan – dan bahkan meminjam uang dari luar negeri (IMF)
    Melihat analisis di atas maka dapat dipecahkan permsalahan tersebut dengan cara sebagai berikut:

1.    Belajar dari Krisis Asia 1997

Untuk mendapatkan gambaran tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh negeri Selatan terkait hal ini, diskusi akan dimulai dengan melakukan kilas balik ke Krisis Asia 1997. Krisis besar terakhir, yang oleh Chossudovsky disebut “gladi resik dari apa yang akan terjadi” tentu memiliki banyak perbedaan dengan krisis saat ini, namun masih cukup relevan untuk dijadikan referensi tentang kebijakan-kebijakan untuk meresponnya. Walaupun Dana Moneter Internasional (IMF) menganjurkan resep kebijakan yang standar, terdapat berbagai variasi kebijakan di antara negeri-negeri Asia Timur dan, terutama, Tenggara.
Negeri-negeri yang mematuhi anjuran IMF seperti Thailand dan terutama Indonesia merupakan yang menderita kerusakan paling parah, sedangkan Malaysia, yang dengan tegas menolak anjuran IMF dan melaksanakan kontrol kapital, adalah yang paling sehat keluar dari krisis, walaupun perlu dicatat bahwa fundamental ekonomi Malaysia dan perbankannya juga dinilai sangat kuat bila dibandingkan dengan negeri lainnya yang bermasalah.
2.    Kontrol capital

Kebijakan kontrol kapital Malaysia ini senada dengan anjuran Paul Krugman dalam artikelnya yang membuka kompilasi NEFOS.org “Menyelamatkan Asia. Saatnya Bertindak Radikal”, di mana ia mengritik cara penanganan IMF, terutama kebijakan suku bunga tingginya yang justru akan mempersulit pemulihan kembali – bahkan menghancurkan – ekonomi negeri-negeri yang bermasalah.

Kontrol kapital, yakni kebijakan-kebijakan yang mengontrol ketat pertukaran mata uang dan arus modal, memberikan keleluasaan untuk mempertahankan suku bunga yang rendah. Kebijakan ini juga memiliki logika yang berbeda dari resep IMF karena terang-terangan menegaskan kedaulatan ekonomi suatu negara di hadapan kekuatan finansial asing; modal finansial spekulatif ‘dipaksa’ untuk membatasi pergerakannya, bukannya sekedar ‘dibujuk’ untuk menetap dengan insentif suku bunga tinggi.

3.    Penjajahan Neoliberal

Mengapa IMF melakukan kesalahan-kesalahan tersebut? Bila Krugman melemparkan kritiknya dengan lebih berhati-hati, pemimpin revolusioner Amerika Latin, Fidel Castro dengan gamblang menjelaskan bahwa ‘kesalahan-kesalahan’ tersebut merupakan penerapan dari dogma pasar bebas yang sesungguhnya merupakan agenda penindasan negeri-negeri Dunia Ketiga oleh negeri-negeri maju dan perusahaan transnasional. Dalam pidatonya di depan pemimpin negeri-negeri G77 tak lama setelah krisis Asia, ia dengan lantang menyerukan pembubaran IMF, yang baru-baru ini disebutnya juga sebagai ‘tangan internasional Departemen Bendahara AS”

Menurutnya, institusi tersebut telah mendesakkan kebijakan ekonomi yang menciptakan bencana sosial di negeri-negeri Selatan. Anjuran IMF agar negeri-negeri Selatan memperkuat cadangan devisanya hanya akan menguntungkan AS karena pembengkakan cadangan devisa dalam bentuk dolar sama saja dengan memberi pinjaman terhadap pemerintah AS. Padahal cadangan devisa yang tinggi tidak cukup kuat untuk mempertahankan ekonomi dari serangan spekulator, sebagaimana dibuktikan oleh krisis Asia. Sementara beberapa anjuran bahkan desakan IMF yang mencegah pembelanjaan cadangan devisa untuk mendanai kebutuhan sosial seperti kesehatan dan pendidikan adalah suatu kejahatan yang mengakibatkan peningkatan kemiskinan yang membunuh jutaan rakyat Dunia Ketiga.

Utang Dunia Ketiga kepada negeri-negeri maju, jelas Castro, sebenarnya telah dilunasi bila mengingat suku bunganya yang dinaikan dengan semena-mena, dan menurunnya harga-harga barang komoditas dasar akibat perdagangan yang setimpang. Perdagangan dunia juga menjadi salah satu bentuk penjajahan terhadap Dunia Ketiga di mana liberaliasasi komersial dipaksakan kepada negeri Selatan, sementara negeri-negeri maju tetap mempertahankan tembok tarifnya.

Teknologi di tangan negeri-negeri maju bukan dipergunakan untuk kebutuhan manusia, melainkan untuk keuntungan semata, sehingga jutaan rakyat Dunia Ketiga tidak memiliki akses terhadap obat-obatan dan bibit pertanian yang dibutuhkan. Sementara sistem kepemilikan tradisional yang begitu penting bagi negeri Selatan maupun transfer pengetahuan tidak diakui oleh legislasi paten.

Dalam tiga tahun, penjajahan neoliberal ini telah membunuh manusia yang jumlahnya sebanding dengan korban Perang Dunia II yang berlangsung selama enam tahun. “Dunia dapat diglobalisasi di bawah kekuasaan neoliberalisme,” kata Castro “tapi tidaklah mungkin menguasai milyaran lebih orang yang lapar akan roti dan haus akan keadilan.” Untuk melawan penjajahan neoliberal ini, Castro menyerukan agar Dunia Ketiga harus bersatu dan mempererat kerjasama.

4.    Melepas Ketergantungan Dari IMF

Kini, gerakan antar-bangsa yang menentang penjajahan neoliberal dan paling radikal bisa dikatakan terdapat di Amerika Latin, dengan Venezuela di bawah pimpinan Chavez sebagai salah satu negeri yang mempelopori pembangunan kerjasama regional yang adil. Walau demikian, di belahan bumi lainnya termasuk Asia Tenggara terdapat juga negara-negara yang berupaya melepas ketergantungan dari dominasi neoliberal. Walden Bello dalam artikelnya yang dimuat dalam kompilasi kali ini, menyuguhkan sapuan lebar tentang sentimen penolakan terhadap IMF yang meluas di antara negeri-negeri Asia Timur. Secara khusus ia mencatat strategi defensif negeri-negeri Asia Timur berupa penimbunan cadangan devisa dan pelunasan utang terhadap IMF, yang berhasil mengancam institusi arogan itu ke jurang kebangkrutan. Sebagaimana ditegaskan oleh Eric Toussaint dalam sebuah wawancara yang juga dimuat dalam kompilasi ini, keberlangsungan IMF dimungkinkan oleh pembayaran bunga oleh negeri-negeri yang berutang.

Dalam artikel ini yang ditulis pada 2007, Bello juga menekankan bahwa reformasi “arsitektur finansial global” yang berulang kali dikumandangkan, sejauh ini tidak memberikan pengaruh berarti dalam mengurangi dampak negatif perputaran kapital global. Kekuasaan kapital finansial yang spekulatif justru semakin menjadi-jadi dan mengancam dunia ke arah krisis yang lebih besar dan menghancurkan – Krisis itu kini telah hadir.
Artikel Michel Chossudovsky yang dimuat oleh kompilasi ini secara umum menjelaskan bahwa dana talangan (bailout) yang dilakukan oleh pemerintah AS bukannya akan menghentikan krisis, melainkan justru memperparahnya. Karena sesungguhnya dana talangan tersebut didapatkan pemerintah AS dari bank-bank yang menerima dana talangan itu. Ia juga meyakini bahwa Barack Obama, yang menjadi tumpuan harapan rakyat Amerika untuk membawa mereka keluar dari krisis, tidak akan membawa perubahan positif yang berarti.
Kesimpulan ini ditariknya sejak jauh hari – tepatnya, sejak diumumkannya tim transisi Obama – dengan melihat latar belakang orang-orang yang akan ditempatkan Obama dalam jabatan-jabatan penting yang mengatur ekonomi, khususnya Sekretaris Departemen Bendahara, seperti Tim Geithner (yang akhirnya dipilih Obama untuk posisi tersebut) dan Lawrence Summers. Chossudovsky menunjukkan bahwa individu-individu ini menunjukkan rekam jejak yang setia pada agenda neoliberal Washington Consensus, dan dalam prakteknya telah menunjukkan ketidak-peduliannya terhadap hajat hidup rakyat Dunia Ketiga dan lingkungan hidup.

Orang-orang pilihan Obama itu, terutama Summers dan Geithner yang saat itu menjabat posisi penting dalam Depertemen Bendahara AS, juga sangat berperan mendorong kebijakan-kebijakan IMF yang menghancurkan dalam Krisis Asia yang lalu. Dengan tak adanya perubahan personil, Chossudovsky meyakini bahwa administrasi Obama akan menunjukkan ‘kontinuitas’ yang dinahkodai oleh “”jaringan anak-anak lama” yang terdiri dari pejabat dan penasehat di Departemen Bendahara, Cadangan Federal, IMF, Bank Dunia, Think Tanks di Washington, yang secara permanen bekerjasama dengan pengusaha finansial terdepan di Wall Street.”

Dua artikel terakhir oleh pakar ekonomi politik Leo Panitch dan Sam Gindin mendiskusikan tentang apa yang harus digunakan untuk melawan neoliberalisme dalam konteks krisis ekonomi saat ini. Panitch secara khusus menjabarkan tentang terbukanya kesempatan baru untuk melancarkan tuntutan yang pernah populer di kalangan Kiri Baru (New Left) pada tahun 1970an, yakni nasionalisasi institusi finansial dan perbankan. Tuntutan ‘bank sebagai kegunaan publik’ ini, menurutnya, akan membuka ruang bagi demokratisasi dan transformasi seluruh sistem finansial – bukannya sekedar penerapan regulasi baru – untuk melayani kebutuhan sosial rakyat. Melengkapi ide ini, Gindin membahas tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif yang bisa diangkat untuk memperkuat posisi kelas pekerja di hadapan kapital. Tiga tuntutan utama itu adalah

a.    kesehatan universal,

b.    sistem pensiun publik, 

c.    pembangunan infrastruktur publik untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. 

            Selain itu ia juga mengangkat tuntutan seperti perumahan publik dan pengurangan jam kerja serta pembangunan proyek-proyek lingkungan hidup. Tuntutan-tuntutan mendesak ini akan kemudian membenturkan kelas pekerja kepada kontradiksi bahwa perekonomian, khususnya perbankan, dikuasai oleh swasta. Oleh karenanya tuntutan yang lebih ‘besar’ seperti nasionalisasi bank akan lebih diperkuat olehnya dan perlu diperjuangkan secara simultan, bukannya bertahap.

            Artikel Gindin dan Panitch ditujukan kepada gerakan rakyat di Amerika Utara, walau demikian beberapa konsepnya – seperti menuntut pelayanan publik untuk memperkuat posisi tawar kelas pekerja di hadapan kapital swasta – cukup relevan dengan kondisi di negeri-negeri lainnya, termasuk negeri Selatan seperti Indonesia. Sebagai contoh, memperjuangkan layanan kesehatan universal berarti juga mengupayakan berkurangnya ketergantungan kelas buruh di Indonesia terhadap tunjangan kesehatan yang diberikan oleh pengusaha, dengan demikian memperkuat daya tawar buruh di hadapan pengusaha.

            Gindin menunjukkan bahwa kontradiksi yang dihadapi gerakan saat ini adalah jurang antara gagasan yang bagus dan kapasitas untuk melaksanakannya. Gerakan progresif di Amerika Utara dan banyak negeri lainnya masih terpinggirkan dan belum mampu mempengaruhi kebijakan yang ada. Oleh karena itu ‘alternatif’ yang paling utama adalah bagaimana menghimpun beragam kekuatan untuk membangun sebuah kapasitas politik untuk menyaingi lawan dalam menyebarluaskan gagasan-gagasan ini, terutama ketika gagasan lawan sedang terdiskreditkan seperti saat ini.

            Kompilasi ditutup oleh tulisan Alan Woods yang menceritakan tentang nasionalisasi Banco de Venezuela oleh pemerintah Chavez. Ia membandingkan nasionalisasi bank di Venezuela dengan nasionalisasi bank di Inggris dan membantah pendapat para pembela pasar bebas bahwa pengelolaan publik cenderung tidak efisien. Ia menunjukkan bahwa ambruknya bank-bank swasta di AS dan Inggris secara terang-terangan menunjukkan bahwa pengelolaan swasta tidak lebih baik, bahkan sering kali jauh lebih buruk.

            Agak berbeda dengan tulisan lainnya dalam kompilasi, Woods banyak menggunakan jargon Marxis dan generalisasi seperti “Kaum Marxis menyambut tiap langkah menuju nasionalisasi.” Hal yang sesungguhnya tentu tidak sesederhana ini, dan langkah-langkah nasionalisasi perlu mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kesiapan pelaku nasionalisasi, potensi perlawanan pihak yang dinasionalisasi, maupun keuntungan yang akan diperoleh dari langkah nasionalisasi tersebut, sehingga nasionalisasi tanpa pandang bulu justru berpotensi menyebabkan kemunduran. Tentunya, hal ini perlu menjadi pembahasan tersendiri.

            Otoritas moneter maupun pemerintah tampaknya tidak boleh sedikit pun mengabaikan proses berlangsungnya krisis keuangan global saat ini. Kewaspadaan harus tetap terjaga terutama menyangkut stabilitas nilai tukar dan fluktuasi harga-harga komoditas dunia. Sekali saja kebijakan yang dijalankan meleset, akibatnya perekonomian akan terperangkap dalam kesulitan ekonomi yang besar. Lihat saja sejumlah negara industri maju mengalami kemerosotan ekonomi yang dalam. Ekonomi Cina diprediksi akan merosot dari 12% menjadi 9-10%, Rusia dari 8% ke 5%, bahkan Amerika Serikat mengalami kontraksi ekonomi hingga mencapai 2-3%. Sebagian negara-negara kelompok G7 yang selama ini menjadi aktor utama ekonomi dunia lebih awal menyatakan resesi ekonomi sudah menerpa mereka.
Bagaimana dengan Indonesia? Perekonomian dunia yang lesu membuat Indonesia pun tidak dapat menghindar. Ekspor terus merosot, iklim investasi portofolio menyusut hingga 50%, pertumbuhan ekonomi diproyeksi akan tumbuh hanya dalam kisaran 3,5-4,5%, defisit neraca pembayaran terutama bersumber dari neraca modal dan jasa akan meningkat, terjadi reduksi yang cukup besar di bidang ketenagakerjaan. Semua itu berdampak pada beban yang cukup berat bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

            Memang kondisi krisis ekonomi saat ini bukanlah akhir dari penantian panjang dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Kapal besar perekonomian nasional masih cukup kuat dan stabil. Cadangan devisa masih cukup untuk membelanjai keperluan impor dan pembayaran utang luar negeri, sektor keuangan dan perbankan masih cukup solid dengan likuiditas yang terjaga. Kebutuhan produk makanan dapat disediakan meskipun sejumlah komoditas, seperti daging sapi, kacang kedelai, susu cair, dan tepung terigu masih diimpor. Namun, dapat dipastikan penerimaan negara sektor pajak berkurang, menyusul menurunnya kapasitas pajak dan basis pajak nasional. Iklim investasi di sektor riil khususnya dari foreign direct investment (FDI) atau penanaman modal asing.

            Apakah kita menyerah dengan krisis? Tentu tidak. Ekonomi nasional harus dapat bertahan di tengah krisis. Sejumlah kebijakan ekonomi perlu lebih proaktif. Yang diharapkan adalah kebijakan ekonomi yang mampu membuat kehidupan ekonomi rakyat dapat bertahan sekaligus mencari dan memanfaatkan peluang untuk bertumbuh. Apa yang dilakukan bulan pertama tahun ini terkesan dapat membawa harapan baru.

            Kebijakan untuk kembali menurunkan beberapa jenis BBM sudah tepat. Namun, bukankah harga BBM jenis tertentu dapat lebih rendah dari harga yang sudah direncanakan? Turunnya harga minyak mentah ke level 40 dolar AS per barel. Sesungguhnya rakyat berpotensi menerima harga BBM yang benar-benar dapat membangkitkan ekonomi dari keterpurukan.

            Sementara itu, dapatkah penurunan tingkat suku bunga BI rate dari 9,25 basis poin menjadi 8,75 basis poin atau berkurang 0,50 basis poin membawa dampak yang segar bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga mereka? Inilah momentum yang ditunggu-tunggu agar aliran dana perbankan dapat menyuntikkan vitamin dengan dosis tinggi bagi dunia usaha. Sedangkan untuk menopang tekanan krisis ekonomi yang menerpa masyarakat saat ini, pemerintah juga akan mengeluarkan stimulus fiskal berupa penyediaan anggaran Rp 50 triliun.

  BAB    3

PENUTUP

A.    Kesimpulan

            Upaya untuk penanggulangan krisis ekonomi global bangsa indonesia harus lebih teliti dalam menerima produk-produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri, apalagi selama ini orang-orang lebih mengunggulkan produk luar negeri hal ini tidak menambah perekonomian di indonesia melainkan kemerosotan ekonomi.

             Begitu juga ketergantungan Indonesia terhadap hutang IMF membuat makin banyak permasalahan dan sulit untuk menutupi hutang-hutang yang lain. Dan juga bangsa Indonesia lebih memperhatikan usaha-usaha kecil yang ada agar pengangguran lebih bisa berkurang akibat dari PHK.

B.    Saran

            Diharapkan Indonesia tidak selalu tergantung eksport kepada amerika, melainkan kepada negara-negara lain.

            Agar rakyat indonesia selalu mencintai produk-produk dalam negeri dan jangan tergantung kepada produk-produk luar negeri.

            Bangsa indonesia diharapkan tidak tergantung kepada IMF.

            Lebih menghemat sumber daya alam yang ada.